Aku Bukan Siswa Siluman

Aku Bukan Siswa Siluman

Oleh: Sondang Sitompul, S.Pd

     Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) disumut telah selesai, akan tetapi hingga saat ini masih saja memiliki buntut yang semakin menunjukkan arah kecurangan. Diawali dari temuan Kepala Ombudsman RI perwakilan sumatera utara bapak Abyadi Siregar di SMAN 2 Medan ada sebanyak 180 orang siswa baru yang masuk melalui jalur tidak resmi atau diluar PPDB Online. Selain itu SMAN 13 Medan juga ditemukan 72 orang siswa masuk lewat jalur tidak resmi.

Sekedar mengingat kebelakang bahwa penerimaan peserta didik baru yang dilakukan oleh pemerintah propinsi sumatera utara didasari oleh Pergub No 52 tahun 2017 dimana untuk pelaksanaannya khusus untuk tingkat SMA/K dilakukan secara online. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan, dan meminimalisir tindakan oknum-oknum yang selama ini melakukan praktik tidak benar dalam penerimaan peserta didik baru. Pemerintah juga menggandeng komisi pembrantasan korupsi untuk mengawasi penerimaan peserta didik baru berbasis online tersebut.

Secara umum penerimaan peserta didik baru tahun 2017 yang dilaksanakan di sumatera utara berjalan dengan baik walaupun disana-sini masih banyak hal yang harus dinenahi. Respon dari masyarakat juga sangat baik hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat dalam mengikuti proses penerimaan siswa tersebut. Dalam pelaksanaanya harus diakui bahwa dari segi waktu terdapat banyak kekurangan dimana  didalam jadwal yang ditetapkan tidak lagi berjalan semstinya. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kecewa dengan hasil yang ditetapkan pada pengumuman penerimaan peserta didik.

Kisruh Siswa Siluman

Menurut kamus besar bahasa indonesia siluman berarti mahluk halus yang sering menampakkan diri sebagai manusia atau binatang. Hal ini jelas sangat keliru dan dipastikan mengganggu pola pikir jika dilontarkan kepada generasi muda terutama pelajar. Menurut penulis sendiri penggunaan kata siswa siluman kurang tepat dan menimbulkan stigma negatif bagi siswa yang sekarang ditemukan tidak terdapat pada penerimaan siswa baru kemaren. Walaupun hanya sekedar istilah, namun dicermati penggunaannya mengindikasikan bahwa ada siswa yang tidak jelas asal-usulnya, tidak pantas sekolah dan harus disingkirkan.

Dengan demikian maka penggunaan siswa siluman jelas tidak ada benarnya, karena siswa tersebut nyata ada, hanya saja mereka masuk bukan melalui jalur penerimaan siswa baru online. Dalam menggunakan istilah terutama untuk pendidikan atau siswa yang nota benenya masih sangat rentan (labil) ada baiknya tidak meracuni pemikiranya dengan kata yang mengandung makna negatif. Salah satu cita-cita pendidikan di indonesia saat ini yang dituangkan dalam kurikulum 2013 edisi revisi adalah agar tercipta generasi berkarakter sehingga semua stakholder pendidikan diharapkan bersama-sama untuk  menjaga dan menunjukkan kepedulian terhadap Penguatan Karakter .

Keinginan untuk mengubah wajah pendidikan Indonesia harus ditunjukkan dengan sikap, perilaku yang mencerminkan nilai kebaikan. Karena pendidikan itu bukanlah hanya sekedar didepan kelas saja namun yang paling utama adalah lingkungan yang mendukung menjadi faktor yang tidak bisa di lupakan. Kekisruhan yang terjadi saat ini tidak dapat dibiarkan karena akan sangat berpengaruh pada pendidikan itu sendiri. Pemerintah saat ini sedang menggalakkan  Pendidikan Penguatan Karakter ( PPK ) di sekolah, orang tua dan lingkungan masyarakat diharapkan untuk duduk bersama untuk menyamakan persepsi tentang penguatan karakter anak. Sehingga dalam semangat penguatan karakter sudah menjadi tanggungjawab bersama dalam menjaga dan memberikan teladan karakter terhadap peserta didik bukan dengan kekisruhan.

Harapan Peserta didik

Peserta didik yang sekarang dinyatakan tidak terdaftar di dalam Penerimaan Peserta Didik Baru online yang terdapat di 2 sekolah seharusnya tidak perlu mengetahui kejadian semacam ini. Karena masalah ini merupakan masalah  antara orangtua dengan pihak sekolah. Peserta didik harus tetap dalam tugasnya yakni belajar dan jika ada persoalan yang belum selesai dengan admistrasi anak maka anak cukup diberikan surat undangan orang tua untuk hadir kesekolah. Kehadiran orang tua kesekolah yakni untuk merundingkan sekaligus untuk mencari solusi yang baik terhadap masalah ini, karena persoalan semacam ini hanyalah persoalan administrasi.

Solusi yang di lontarkan oleh bapak gubernur Sumatera Utara agar siswa kembali mendaftar ke sekolah Swasta jelas sangat merugikan mental peserta didik sehingga kurang tepat. Dengan pertimbangan kemanusiaan terlepas dari soal administrasi, peserta didik yang sekarang duduk disekolah tersebut sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman dan tenang yang berarti fasilitas masih bisa memadai untuk mereka. Perasaan senang, nyaman untuk belajar yang dirasakan oleh Peserta didik kiranya tidak diputus hanya karena persoalan administratif. Pun itu melanggar ketentuan namun demi pertimbangan kemanusiaan tidak layak untuk dirampas.

Namun untuk mencegah terjadinya  pelanggaran yang sama maka pelaku yang terlibat nantinya wajib menerima hukuman. Tugas yang harus diselesaikan adalah mengurai titik persoalan sejelas-jelasnya, misalnya mengapa sampai terjadi penambahan siswa diluar ketentuan. Agar tidak menimbulkan spekulasi selayaknya Gubernur Sumatera Utara bersama dengan Komisi Pembrantasan Korupsi, melakukan langkah yang cepat untuk menyelesaikan permasalahan.

Banyak masyarakat berspekulasi dengan mengaitkan hubungan sebab akibat yang terjadi di SMAN 2 dan SMAN 13. Misalnya adanya hubungan sebab akibat itu di umpamakan seperti dalam pepatah “tidak ada asap kalau tidak ada api ‘. Pepatah itu kemudian bersambut dengan teori / hukum ekonomi yakni tingginya permintaan terhadap sesuatu menyebabkan harga melambung tinggi dan tidak jarang dalam prakteknya akan ada pelaku-pelaku yang akan memanfaatkan situasi dengan membuat barang tiruan dan melakukan praktek ilegal. Kesalangan ini tidak mungkin dibebankan kepada siswa semata, karena biar bagaimanapun mereka juga adalah generasi indonesia.

Diterbitkan Pada
HARIAN ANALISA
Rabu, 20 September 2017